Mengapresiasi Sang Dirjen

Foto: Net

Kemacetan mungkin sudah lumrah bagi kebanyakan pengguna jalan.  Ibaratnya macet adalah ritual yang harus dijalani oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Memasuki musim libur seperti sekarang ini, kemacetan justru makin menjadi. Tak hanya di Jakarta, beberapa daerah yang punya objek wisata langganan tujuan saat liburan juga kena imbas kemacetan. Meski demikian, tak membuat masyarakat megurungkan niat untuk berlibur. “Kalau gak macet bukan jalannan namanya” ungkapan ini seolah menggambarkan betapa kemacetan sudah menjadi hal biasa.

Namun bagi mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, kemacetan tidak bisa dianggap sebagai persoalan remeh. Beberapa hari lalu Djoko membuat keputusan yang lumayan menyita perhatian publik. Ia memutuskan mundur dari jabatannya karena menganggap dirinya telah gagal mengatasi kemacetan pada saat musim libur Natal dan Tahun Baru. Pada Sabtu (26/12), Djoko menggelar konferensi pers dadakan untuk menyampaikan pengunduran diri sekaligus meminta maaf atas kegagalan mengatasi macet. Begini kira-kira pernyataan Djoko:

"Dengan adanya kejadian-kejadian kemarin (Macet), masyarakat tentu merasa tidak nyaman. Sebagai bentuk tanggungjawab, dengan ini saya menyatakan berhenti sebagai Dirjen Perhubungan Darat. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini."

Sikap pengunduran diri Djoko dari jabatannya tersebut membuat publik—termasuk saya—bertanya-tanya. “Masak iya Cuma gara-gara macet?” “Mungkin ada hal lain di balik itu” “Jangan-jangan ada intervensi” “Atau mungkin ia terjerat kasus?”.  Pertanyaan dan asumsi tersebut seketika melintas di benak saya ketika menyaksikan konferensi pers Djoko yang disiarkan sebuah stasius televisi swasta. Saya betul-betul heran. Entahlah. Saat itu pula saya berusaha membuang prasangka buruk. Biarlah Djoko, kerabat, teman curhat, dan Tuhan yang tahu ada apa sebenarnya di balik pengnduran dirinya itu.

Begini, daripada berprasangka buruk melulu, saya coba berasumsi baik tentang pengunduran diri sang Dirjen Perhubungan Darat. Pertama, keputusan Pak Djoko itu merupakan bentuk keberanian dan tanggungjawab. Keberanian? ya, tanpa ragu Djoko meminta maaf kepada publik atas kegagalan dirinya. Itu adalah bentuk kebesaran hati dan keberanian. Biasanya, seorang pejabat yang gagal atau terbukti bersalah, akan menggunakan dalil-dalil pembenaran agar tak kehilangan jabatan. Hal itu tentu berbeda dengan Djoko. Ia merasa gagal, kemudian dengan rasa tanggungjawab Djoko rela melepas jabatannya.

Kedua, Djoko telah menerapkan prinsip ewuh pakewuh. Dalam tradisi masyarakat Jawa,  ewuh pakewuh diartikan sebagai Sikap rasa tidak enak pada orang. Hal yang mendasari ewuh pakewuh pada masyarakat Jawa adalah etika. Artinya, pengunduran diri Djoko bisa dibilang berlandasan kepekaan etis atas kegagalan dirinya. Ewuh pakewuh Djoko karena merasa gagal mengemban tugas melayani masyarakat, maka ia memutuskan untuk mundur.

Terakhir, mungkin Djoko ingin memberikan kesempatan kepada rekan atau orang lain agar bisa menduduki jabatan Dirjen Perhubungan Darat. Atau bisa saja Djoko bukan seorang yang gila jabatan, sehingga ia tidak mati-matian mempertahankan jabatannya meski sudah tak mampu menjabat.  

Persoalan kemacetan adalah hal kompleks yang tak bisa menunjuk satu instansi atau pejabat sebagai dalang. Bicara macet tentu bicara juga tentang infrastruktur jalan dan volume kendaraan. Jadi, kemacetan menyangkut siapa yang urus infrastruktur jalan dan siapa yang bertanggungjawab atas membludaknya volume kendaraan. Jika pihak yang terkait dengan persoalan macet punya pikiran sama dengan Djoko, tentu hari itu ada pejabat selain dirinya yang mengundurkan diri. Kalau sudah demikian, Pak Jokowi yang bakal pusing.

Perlu diingat, tulisan ini hanya sebagai sedikit bentuk apresiasi kepada Djoko Sasono. Bukan karena ada hubungan kekerabatan, teman dekat, simpatisan, apalagi fans. Saya hanya berusaha khusnudzon. Akhirulkalam, semoga makin banyak pejabat yang berani bertanggungjawab dan punya kepekaan etis. Kalau sudah tak mampu menjabat, ya lebih baik mundur terhormat, daripada diadili rakyat. (KR)